Parlemen AS Sahkan RUU Stablecoin, Industri Kripto Makin Terdorong

HarianTerpercaya.com - WASHINGTON D.C. — Parlemen Amerika Serikat, tepatnya DPR AS, telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Stablecoin—dikenal sebagai Genius Act—untuk diatur secara federal. RUU ini kini menunggu tandatangan Presiden Donald Trump, setelah sebelumnya disahkan di Senat .

Dengan dukungan bipartisan (308 suara mendukung vs 122 menolak), pengesahan RUU stablecoin ini menjadi tonggak penting bagi industri kripto. Selain itu, DPR juga meloloskan dua RUU lainnya—yaitu Clarity Act yang menetapkan definisi legal aset digital, dan RUU yang melarang penerbitan mata uang digital bank sentral (CBDC).

🎯 Poin-Poin Utama RUU Stablecoin

• Cadangan penuh: Penerbit stablecoin diwajibkan mem-back tiga puluh persen dari total aset dengan cadangan berupa dolar AS atau surat utang jangka pendek.
• Transparansi publik: Penerbit harus melaporkan komposisi cadangan secara bulanan.
• Kewenangan CFTC diperluas, sementara SEC tidak lagi mendominasi regulasi token tertentu .

🌟 Didorong Pro-Kripto, Dihargai Industri

Menurut Summer Mersinger, CEO Blockchain Association dan mantan pejabat CFTC, ini adalah “momen penentu dalam evolusi kebijakan aset digital AS” yang mencerminkan dukungannya terhadap adopsi stablecoin secara luas.

Sementara itu, pelaku pasar mencatat saham perusahaan kripto melonjak setelah pengesahan RUU, menandakan optimisme terhadap regulasi yang lebih jelas.

⚠️ Kontroversi dan Kekhawatiran

• Konflik kepentingan Trump: Beberapa Demokrat menyuarakan kekhawatiran bahwa RUU ini menguntungkan kepentingan Trump dan keluarganya, terutama terkait proyek $TRUMP meme coin dan investasi stablecoin pribadi.
• Risiko privasi CBDC: RUU terkait CBDC mendapat dukungan partai Republik karena dianggap menjaga hak privasi warga .
• Kekhawatiran konsumen: Beberapa pihak menyoroti bahwa stablecoin tidak dilindungi FDIC dan dapat menimbulkan risiko likuiditas.

📌 Kesimpulan

Dengan pengesahan Genius Act, regulasi stablecoin akan ditandatangani Presiden Trump dalam waktu dekat, membuka pintu bagi penerbit resmi seperti bank, fintech, dan lembaga keuangan. Materi terkait ketentuan legal token (Clarity Act) dan pembatasan CBDC juga sedang diproses di Senat. Industri kripto melihat ini sebagai langkah besar menuju adopsi mainstream dan legitimasi hukum, walaupun tetap ada kekhawatiran terkait konflik kepentingan dan risiko konsumen.