Pendiri PSI Jeffrie Geovani mengenang insiden pemukulan terhadap Ade Armando saat Kongres PSI 2025. Ia menyebut Ade sebagai korban polarisasi politik cebong vs kampret.
HARIANTERPERCAYA.COM - Solo – Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jeffrie Geovani, mengangkat kembali kisah kelam soal kekerasan politik yang menimpa akademisi dan politikus PSI, Ade Armando, dalam pidatonya di Kongres PSI 2025 di Solo, Sabtu (19/7/2025).
Dalam suasana santai, Jeffrie menyebut Ade Armando sebagai sosok paling populer sekaligus kontroversial di internal PSI.
"Ada daftar tokoh PSI yang harus saya sapa, dan yang paling populer serta banyak tidak disukai orang, Saudara Ade Armando," ucap Jeffrie di Gedung Graha Saba Buana, Solo.
Ade yang hadir dalam kongres tersebut tampak tersenyum dan melambaikan tangan ke arah peserta kongres, mendapat sambutan tepuk tangan dari hadirin.
Baca Juga: Pendiri PSI Ungkap Pernah Minta Jokowi Buatkan Logo Partai
Pernah Jadi Korban Perseteruan Politik
Jeffrie mengingatkan bahwa Ade Armando pernah menjadi korban kekerasan fisik akibat polarisasi politik tajam pada masa Pilpres 2014–2019, yang dikenal dengan istilah "cebong vs kampret".
"Saking tidak disukai, nyaris, nyaris saja dalam hidupnya...," kata Jeffrie sambil mengenang insiden kekerasan yang menimpa Ade.
Ia menjelaskan bahwa Ade adalah pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pada masa itu dikenal sebagai kelompok "cebong", berseberangan dengan pendukung Prabowo Subianto yang disebut "kampret".
"Bang Ade sempat mengalami kekerasan sebagai cebong, sampai harus dirawat di rumah sakit dan menerima belasan jahitan," ujar Jeffrie.
Baca Juga: SBY Dirawat di RSPAD, Tetap Melukis Meski Tangan Diinfus
Luka Lama, Persatuan Baru
Jeffrie mengaku bersyukur melihat Jokowi dan Prabowo yang dulu bersaing keras dalam dua pemilu, kini justru bisa bersatu dalam pemerintahan.
Kisah kekerasan terhadap Ade Armando sendiri merujuk pada insiden tanggal 11 April 2022, ketika Ade dipukuli massa saat menghadiri aksi demonstrasi di Gedung DPR. Aksi tersebut menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
"Itu pelajaran penting bahwa demokrasi harus dijalankan dengan peradaban, bukan kekerasan," tutup Jeffrie.
