Internasional

162 Negara Dukung Resolusi PBB Palestina Merdeka, Delapan Menolak

Sebanyak 162 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan suara mendukung resolusi PBB Palestina
Sebanyak 162 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan suara mendukung resolusi PBB Palestina

Sebanyak 162 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan suara mendukung resolusi PBB Palestina merdeka dalam pemungutan suara Komite Ketiga Majelis Umum PBB pada Kamis. Delapan negara menolak dan delapan lainnya abstain. Resolusi itu menegaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan merdeka sebagai negara berdaulat.

Delapan Negara Menolak Resolusi PBB Palestina Merdeka

Penolakan datang dari Amerika Serikat, Israel, Argentina, Paraguay, Mikronesia, Nauru, Papua Nugini, dan Palau.

Delapan negara lain memilih abstain, yakni tidak menyatakan setuju maupun menolak. Laporan Middle East Monitor, yang menjadi rujukan pemberitaan ini, tidak merinci daftar negara tersebut.

Di kubu pendukung, seluruh negara Uni Eropa memberikan suara setuju. Kanada dan Australia berada di barisan yang sama, begitu pula mayoritas negara di Amerika Selatan, Asia, dan Afrika.

Jika dijumlahkan, suara yang tercatat berjumlah 178. Dukungan 162 suara itu jauh melampaui gabungan suara menolak dan abstain yang totalnya hanya 16.

Isi Resolusi dan Rujukan pada Mahkamah Internasional

Pemungutan suara digelar di Komite Ketiga, salah satu komite Majelis Umum PBB yang menangani masalah hak asasi manusia dan urusan kemanusiaan.

Rancangan yang diputuskan merupakan resolusi tahunan tentang hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Teks resolusi menegaskan hak rakyat Palestina yang tidak dapat diganggu gugat untuk merdeka dan hidup bebas di tanah air mereka, terbebas dari pendudukan Israel.

Hak itu dinyatakan bersifat tanpa syarat. Ia tidak dapat dilepaskan, dinegosiasikan, ataupun dikompromikan.

Resolusi tersebut juga merujuk pada pendapat Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), organ yudisial utama PBB. Dalam pendapat itu, ICJ menyatakan pendudukan berkelanjutan Israel atas wilayah Palestina sebagai tindakan melanggar hukum dan menyerukan agar pendudukan tersebut segera diakhiri tanpa penundaan.

ICJ turut menyebut pendudukan itu sebagai hambatan bagi rakyat Palestina dalam menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.