Internasional

Sensus Penduduk India Libatkan 1,4 Miliar Jiwa dan Data Kasta

Rakyat India
Rakyat India

Sensus penduduk India kini berjalan dengan mendata sekitar 1,4 miliar jiwa di 28 negara bagian dan delapan wilayah persatuan, setelah tertunda lima tahun akibat pandemi COVID-19. Pemerintah India mengerahkan lebih dari 3 juta petugas, dan untuk pertama kalinya dalam hampir satu abad kasta kembali didata secara menyeluruh.

Cakupannya meliputi lebih dari 7 ribu kota dan sekitar 640 ribu desa. Petugas mendatangi rumah penduduk dan mengirim data lewat aplikasi ponsel pintar. Sebelum verifikasi dilakukan, warga dapat mengisi data secara mandiri melalui portal daring.

Sensus penduduk India ini diperkirakan menelan biaya 1,24 hingga 1,3 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 22,6 triliun hingga Rp 23,7 triliun.

Sensus Penduduk India Tertunda Lima Tahun

Sensus terakhir India digelar pada 2011. Siklus sepuluh tahunan semestinya membawa pendataan berikutnya pada 2021, tetapi pandemi memaksa pemerintah menundanya. Kendala administratif dan logistik ikut memperpanjang penundaan itu.

Ekonom Ashwini Deshpande dari Ashoka University menjelaskan bahwa sensus menjadi kerangka utama bagi berbagai survei berskala besar. Bila data dasarnya usang, hasil survei berisiko tidak lagi mewakili kondisi penduduk sebenarnya. Data sensus juga diperlukan untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk, kondisi tempat tinggal, pekerjaan, dan akses terhadap fasilitas dasar.

Kasta Kembali Didata setelah 1931

Pendataan kasta menyeluruh melalui sensus nasional terakhir kali dilakukan pada 1931, ketika India masih berada di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Pemerintah India yang telah merdeka menghentikannya mulai sensus 1951. Sejak itu pencatatan terbatas pada Scheduled Castes (SC) dan Scheduled Tribes (ST), kelompok yang secara historis mengalami diskriminasi dan keterpinggiran. Salah satunya Dalit, yang dahulu kerap disebut untouchables karena menempati lapisan terbawah hierarki sosial.

India sebenarnya pernah menggelar survei sosial ekonomi berbasis kasta pada 2011, tetapi hasil lengkapnya tidak dipublikasikan.

Ketimpangan Sosial dan Perdebatan Data Kasta

Sistem kasta telah berlangsung ribuan tahun. Identitas kasta secara tradisional berkaitan dengan status sosial, pekerjaan, lingkungan pergaulan, hingga kesempatan menikah. Konstitusi India melarang diskriminasi berdasarkan kasta sejak 1950, namun ketimpangan masih ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Ekonom pembangunan Dipa Sinha menilai informasi demografi dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Profesor emeritus Sukhadeo Thorat dari Jawaharlal Nehru University menyebut setiap kelompok marginal menghadapi persoalan berbeda, dari diskriminasi sosial sampai keterbatasan akses pendidikan dan kepemilikan properti.

Pihak penentang khawatir pendataan ini justru memperkuat identitas kasta dan memperdalam perpecahan sosial yang selama ini ingin dihilangkan.

Delimitasi dan Kekhawatiran Politik

Data kependudukan dapat dipakai untuk delimitation, yakni penyesuaian batas daerah pemilihan berdasarkan distribusi populasi. Sejumlah politisi dari India bagian selatan khawatir wilayah utara memperoleh porsi keterwakilan lebih besar karena pertumbuhan penduduknya relatif tinggi. Ketegangan antara utara dan selatan pun berpotensi membesar.

Pemerintah India juga telah mengesahkan kebijakan yang menyediakan sepertiga kursi parlemen bagi perempuan setelah sensus dan penyesuaian daerah pemilihan rampung. Kekhawatiran lain menyangkut rencana penerapan National Register of Citizens (NRC) secara nasional, yaitu pendataan kewarganegaraan yang memunculkan kecemasan di kalangan kelompok minoritas.

Sejumlah ahli menekankan perlunya transparansi, metode pendataan yang jelas, dan pengawasan agar hasil sensus penduduk India tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.