DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Jakarta, Kamis (19/11/2026), mengatakan UU Perampasan Aset ini mengubah paradigma penegakan hukum, dari semata menghukum pelaku menjadi juga mengembalikan kerugian yang ditimbulkan kejahatan.
Menurut Habiburokhman, penanganan perkara tidak lagi berhenti pada pemidanaan. Negara kini punya dasar hukum untuk menelusuri, membekukan, hingga mengambil alih aset hasil kejahatan guna memulihkan kerugian negara dan masyarakat.
Perampasan tanpa putusan pidana
Poin yang paling banyak disorot adalah perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku, atau non-conviction based forfeiture. Mekanisme ini berarti aset dapat diproses secara hukum tanpa menunggu pelakunya dinyatakan bersalah dalam perkara pidana. Landasannya ada pada Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3.
Pasal 6 dan Pasal 7 membatasi penerapannya pada kondisi tertentu: pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Aset yang bisa dirampas lewat jalur ini bernilai paling sedikit Rp1 miliar pada saat diperoleh. Pertanggungjawaban pidana pelaku tidak hilang selama proses hukum terhadapnya masih mungkin dijalankan.
Permohonan diajukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) ke pengadilan, merujuk Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 36. Untuk pelaku yang melarikan diri, permohonan baru dapat diajukan paling cepat 60 hari setelah yang bersangkutan masuk daftar pencarian orang (DPO). Di persidangan, JPN tetap harus membuktikan bahwa aset yang dimohonkan memang berkaitan dengan tindak pidana.
Cakupan kejahatan dan jenis aset
Cakupan UU Perampasan Aset tidak terbatas pada korupsi. Pasal 4 memasukkan narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi. Penjelasannya menyebut judi daring, penipuan investasi, penipuan perjalanan haji dan umrah, hingga kejahatan terkait aset kripto.
Aset yang dapat diambil alih diatur dalam Pasal 5. Jenisnya mencakup hasil tindak pidana yang telah dialihkan atau diubah menjadi bentuk kekayaan lain, barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, dan aset yang pemiliknya tidak diketahui. Jika aset hasil kejahatan tidak ditemukan atau tidak dapat dieksekusi, negara boleh merampas aset sah milik pelaku sebagai pengganti. Aset yang sudah menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum tetap dipertahankan fungsinya.
Penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan
Untuk mencegah harta yang diduga berasal dari kejahatan dipindahkan atau disembunyikan, undang-undang ini mengatur tiga langkah awal. Penghentian transaksi dapat dilakukan paling lama lima hari dan diperpanjang maksimal 15 hari.
Pemblokiran memerlukan izin ketua pengadilan negeri, dengan proses perizinan paling lama dua hari. Pemblokiran berlaku maksimal tujuh hari dan dapat diperpanjang satu kali selama tujuh hari. Adapun penyitaan dilakukan paling lama 15 hari sejak izin terbit dan bisa diperpanjang satu kali, maksimal tujuh hari.
Aset di luar negeri juga masuk jangkauan. Pasal 22 memberi kewenangan kepada negara untuk meminta pemblokiran atau penyitaan aset di luar negeri. Bila permintaan itu ditolak, penyidik dapat mengamankan aset lain di Indonesia milik atau dikuasai pihak terkait dengan nilai setara.
Hak pihak ketiga dan batas waktu perkara
Pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik dilindungi. Berdasarkan Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 37, mereka dapat mengajukan keberatan dan meminta ganti kerugian jika haknya dirugikan. Hak keberatan itu tidak berlaku bagi buronan, terdakwa yang disidangkan tanpa kehadiran, maupun advokatnya.
Pemeriksaan perkara perampasan aset di pengadilan dibatasi paling lama 60 hari. Upaya hukum hanya berupa kasasi yang putusannya final dan mengikat, dengan batas pemeriksaan 60 hari pula. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 50.
Aset yang dirampas akan dikelola badan yang dibentuk Presiden. Pengawasan dilakukan badan independen beranggotakan lima orang, dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR. Penyidik atau JPN yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif, etik, hingga pidana. Aset yang mudah rusak atau turun nilainya boleh dijual sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, melalui penetapan hakim.
Proses pembahasan
Komisi III mencatat 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) selama pembahasan. Partisipasi publik dijaring lewat sedikitnya 87 rapat dengar pendapat, kunjungan kerja ke 15 provinsi, dan sosialisasi oleh 46 anggota Komisi III di daerah pemilihan masing-masing. Rapat kerja, rapat panitia kerja, hingga rapat teknis penyempurnaan naskah berlangsung terbuka dan dapat diakses melalui siaran langsung maupun dokumen di laman DPR.
Pembahasan dimulai pada Agustus 2025 dan dilanjutkan dengan penyusunan draf pada September 2025. RUU ini ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026, lalu dibahas di panitia kerja pada 5 November 2026.
Pasal 72 dan Pasal 74 menegaskan undang-undang ini tidak berlaku surut. Perampasan aset hanya menyasar tindak pidana yang dilakukan setelah regulasi berlaku, yakni 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.