Nasional

Megawati Soekarnoputri: PDIP Tetap di Luar Pemerintahan

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tetap berada di luar pemerintahan. Menurut Megawati, sikap itu merupakan bagian dari ideologi PDIP, dan ia sampaikan dalam orasi ilmiah di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Kamis (19/11/2026).

Orasi bertajuk "Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia" itu dibawakan pada Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Program Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil. Pernyataan Megawati dikutip dari keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (20/11/2026).

Sempat Ditawari Masuk Pemerintahan

Megawati mengungkapkan bahwa PDIP pernah ditawari untuk bergabung dalam pemerintahan. Tawaran itu ia tolak dengan singkat.

"Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja," kata Megawati.

Posisi di luar pemerintahan umumnya dipahami sebagai sikap partai yang tidak mengirim wakilnya untuk duduk di kursi kabinet. Dalam keterangan tertulis, Megawati tidak merinci siapa pihak yang menawarkan maupun kapan tawaran itu disampaikan.

Ia mengaitkan sikap tersebut dengan Pancasila. Menurutnya, keyakinan PDIP bersumber dari falsafah bangsa itu, sehingga para wisudawan diminta benar-benar menghidupi Pancasila dalam keseharian.

"Keyakinan itu bersumber dari Pancasila makanya kalian harus benar hidup di sini dengan Pancasila. Falsafah bangsa ini hanya bisa dipahami kalau kita mau membaca memahami konteks kelahirannya dan mengerti bagaimana praktiknya dalam kehidupan berbangsa bernegara," ujarnya.

Pancasila pertama kali dirumuskan Soekarno, Presiden pertama RI sekaligus ayah Megawati, dalam pidatonya di sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. Konteks kelahiran inilah yang oleh Megawati dianggap perlu dipahami lebih dulu sebelum menjalankan Pancasila.

Warga Diminta Tidak Takut Bersuara

Dalam orasinya, Megawati menilai banyak orang kini takut bersikap tanpa perintah. Padahal, kata dia, setiap hak warga negara telah dijamin dalam konstitusi.

"Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus," tutur Megawati.

Ia menambahkan bahwa kini tidak ada yang berani bersikap. Megawati lantas mendorong rakyat agar tidak takut bersuara. Menurutnya, kebebasan berbicara dijamin konstitusi dan tidak mungkin seluruh warga negara ditangkap hanya karena berbicara.

Jaminan yang dimaksud tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu menyebut setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Megawati juga mempertanyakan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia kemudian menyinggung penyadapan ilegal yang belakangan ini terjadi. Keterangan tertulis tidak memuat rincian kasus atau peristiwa yang ia maksud.

Dipanggil Polisi dan Kejaksaan

Untuk menguatkan ajakannya, Megawati menceritakan pengalamannya sendiri. Ia mengaku pernah dipanggil polisi sebanyak tiga kali dan kejaksaan satu kali.

Menurut Megawati, sikapnya selama ini justru bentuk ketaatan pada hukum sebagai warga negara, bukan pembangkangan. Ia memenuhi panggilan tersebut sebagaimana kewajiban setiap warga negara di hadapan hukum.

Orasi ilmiah lazim disampaikan tokoh yang diundang dalam acara wisuda perguruan tinggi. Dalam forum di STIPAN, Megawati menyampaikannya di hadapan lulusan program sarjana dan pascasarjana.

Di bagian akhir orasinya, Megawati menyebut posisinya sebagai anak proklamator yang menggugat jalannya pemerintahan.

"Secara subjektif sebagai anaknya proklamator saya menggugat yang namanya pemerintahan, kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai," imbuhnya.