Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941, naik 7,1% dibandingkan UMP 2026. Penetapan itu diumumkan di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Angka tersebut lebih tinggi Rp407.065 daripada UMP Jakarta 2026 yang sebesar Rp5.729.876. Kenaikan tahun depan juga melampaui kenaikan UMP 2026 yang sebesar 6,1 persen.
Pramono menyatakan telah menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang penetapan UMP DKI Jakarta 2027. Keputusan itu diambil setelah pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
"Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941," kata Pramono.
Menurut dia, penentuan besaran UMP dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus kelangsungan dunia usaha. Pramono menyebut penetapan ini sebagai komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan.
Dibahas tiga hari lewat mekanisme tripartit
Pembahasan UMP Jakarta 2027 berlangsung selama tiga hari. Batas akhir penetapan sebenarnya jatuh pada Sabtu (21/11/2026), tetapi pemerintah daerah, unsur buruh, dan pengusaha menyelesaikannya satu hari lebih awal.
Pembahasan memakai mekanisme tripartit, yakni forum yang mempertemukan 3 unsur: pemerintah, serikat pekerja atau buruh, dan organisasi pengusaha. Di Dewan Pengupahan, ketiga unsur itu menyampaikan pandangan masing-masing sebelum gubernur menetapkan angka akhir.
"Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu," tutur Pramono.
Upah minimum dan peran Kepgub
UMP merupakan batas bawah upah yang berlaku di satu provinsi. Besarannya ditetapkan setiap tahun oleh gubernur melalui keputusan gubernur, dalam hal ini Kepgub 1270/2026 untuk UMP Jakarta 2027. Bagi pekerja, angka ini menjadi acuan upah terendah. Bagi pengusaha, angka yang sama menjadi dasar perhitungan beban biaya tenaga kerja.
Karena menyangkut dua kepentingan yang tidak selalu searah, penetapan upah minimum hampir selalu melibatkan tarik-menarik usulan. Pramono mengatakan Pemprov DKI berupaya menjembatani perbedaan pandangan tersebut.
"Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini," ujarnya.
Nilai alfa jadi titik perbedaan
Perbedaan usulan itu, kata Pramono, terutama menyangkut nilai alfa. Alfa adalah salah satu komponen dalam rumus penghitungan upah minimum. Nilainya menentukan seberapa besar kontribusi pertumbuhan ekonomi dan faktor lain diperhitungkan dalam kenaikan upah, sehingga selisih kecil pada angka ini dapat mengubah hasil akhir UMP.
Setiap pihak, menurut Pramono, mengajukan nilai alfa yang berbeda. Pemprov DKI kemudian mengambil jalan tengah sampai diperoleh angka yang ia nilai moderat bagi semua pihak. Dengan nilai alfa itulah UMP Jakarta 2027 ditetapkan pada Rp 6.136.941.
Kenaikan 7,1 persen berarti pekerja di Jakarta mendapat tambahan upah minimum Rp 407.065 per bulan dibandingkan ketentuan tahun ini. Hasil perhitungan tersebut menjadi bagian dari Kepgub yang sudah ditandatangani gubernur dan berlaku untuk UMP tahun depan.
Pramono mengakui hasil pembahasan tidak otomatis memuaskan semua pihak. Meski begitu, ia menyebut proses penetapan rampung tanpa harus menunggu hingga batas waktu terakhir.
"Begitu alfanya ditetapkan yang dianggap sangat moderat bagi semuanya walaupun pasti nggak semuanya setuju, pastilah. Tetapi alhamdulillah bisa selesai dan saya sudah menandatangani keputusan gubernur itu," jelasnya.