Pemerintah menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang. Sikap tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (19/11/2026), terkait RUU Perampasan Aset.
Menteri Rini hadir mewakili Presiden untuk membacakan Pendapat Akhir Presiden atas RUU tersebut. Ia menyebut Indonesia sebagai negara hukum wajib memastikan penegakan hukum berjalan adil, efektif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pemulihan aset negara, juga aset milik korban yang diperoleh dari hasil tindak pidana, disebutnya sebagai bagian penting dari kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah memandang pemulihan aset sebagai kelanjutan dari proses penegakan hukum, bukan urusan terpisah.
"Penegakan hukum dan pemulihan aset negara merupakan rangkaian upaya hukum yang menjadi tanggung jawab negara yang diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif, adil, dan proporsional demi memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara maupun korban yang berhak," kata Rini.
Aturan yang Tersebar dan Hambatan di Lapangan
Menurut Rini, ketentuan tentang perampasan aset selama ini masih berserakan di berbagai peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan itu belum sepenuhnya menjawab kebutuhan hukum masyarakat, apalagi perkembangan modus operandi tindak pidana modern yang kian beragam.
Ia memerinci tiga tantangan dalam pelaksanaan perampasan aset. Pertama, hambatan prosedural karena perampasan bergantung pada putusan pidana. Artinya, aset baru dapat disentuh setelah perkara pidananya diputus. Kedua, penelusuran dan pengamanan aset hasil kejahatan belum optimal. Ketiga, belum ada mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana untuk kondisi tertentu.
Karena itu, kata Rini, RUU Perampasan Aset dibentuk agar penindakan terhadap aset hasil kejahatan dapat berjalan lebih menyeluruh.
"Maka dari itu, RUU tentang Perampasan Aset ini dibentuk agar penegakan hukum terhadap aset hasil kejahatan dapat dilaksanakan secara komprehensif, efektif, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kepastian hukum bagi masyarakat," jelasnya.
Dua Jalur Perampasan dalam RUU
Salah satu substansi pokok RUU ini adalah pengaturan dua mekanisme perampasan aset. Yang pertama berdasarkan putusan pidana, dikenal dengan istilah conviction-based forfeiture. Dalam jalur ini, aset dirampas setelah pengadilan memutus perkara pidana yang bersangkutan.
Yang kedua tanpa berdasarkan putusan pidana, atau non-conviction-based forfeiture. Menurut Rini, jalur ini disiapkan untuk kondisi tertentu, sehingga aset hasil kejahatan tetap dapat diproses tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku.
Selain dua mekanisme itu, RUU mengatur ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset serta jenis aset yang dapat dirampas. Pemerintah menilai kejelasan batasan tersebut penting agar penerapannya tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda di lapangan.
Badan Pengelola dan Pengawasan Berkala
RUU ini juga memuat pengelolaan dan pengawasan aset oleh badan yang dibentuk Presiden. Pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset akan diawasi secara berkala dan akuntabel.
Pengelolaan aset dirancang berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Rancangan beleid itu turut mengatur pendanaan penyelenggaraan perampasan aset, sehingga pelaksanaannya memiliki dasar anggaran yang jelas.
Penyampaian Pendapat Akhir Presiden merupakan bagian dari tahapan pembahasan RUU di Rapat Paripurna DPR. Dalam forum itu, pemerintah menyatakan sikap atas rancangan yang telah dibahas bersama dewan sebelum dibawa ke tahap pengesahan.
Di akhir penyampaiannya, Rini atas nama Presiden menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPR RI. Ia menyebut para wakil rakyat telah bekerja dengan dedikasi, pemikiran, perhatian, dan kerja sama hingga pembahasan RUU Perampasan Aset rampung.