Niat Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026) pagi. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkannya dalam konferensi pers di Istana, dengan menyebut niat itu berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) atas polemik ijazah Gibran.
Prasetyo lebih dulu membenarkan adanya pertemuan tersebut. "Kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo.
Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalamnya, menurut Prasetyo, Gibran Rakabuming Raka bersama Presiden membahas sikap yang akan diambil. "Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," ujar Prasetyo.
Prasetyo juga membantah kabar bahwa Presiden menolak niat Gibran mundur. "Tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," tegasnya. Dalam diskusi itu, kata dia, Presiden justru banyak memberikan saran.
Niat Gibran mundur itu mengemuka ketika tekanan politik di parlemen menguat. Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari enam fraksi mengusulkan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah yang telah diputus MA dan MK.
HMP diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Hak ini mencakup tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah. Dokumen itu dipakai sebagai syarat pendaftaran pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Putusan tersebut menguatkan putusan MK sebelumnya, yang tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Gibran, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), sebelumnya telah menanggapi putusan MK. Pada Rabu (7/10/2026), ia menyinggung riwayat pendidikannya. "Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," katanya.
Soal langkah berikutnya, Prasetyo mengatakan Gibran memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), peradilan yang menangani sengketa antara warga dan badan atau pejabat pemerintahan.