Nasional

Hidayat Nur Wahid Mengundurkan Diri sebagai Wakil Ketua MPR RI

Hidayat Nur Wahid
Hidayat Nur Wahid

Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Selasa (10/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan Rapat Pimpinan MPR telah menerima surat pengunduran dirinya, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut Hidayat mendapat penugasan baru sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Muzani menyampaikan penerimaan surat itu lewat akun Instagram resminya. "Langkah selanjutnya akan diproses sesuai dengan mekanisme kelembagaan dan aturan perundang-undangan yang berlaku di MPR RI," katanya.

Atas nama MPR, Muzani juga menyampaikan terima kasih kepada Hidayat, politikus senior PKS, atas dedikasi dan pengabdiannya. "Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia," ujarnya.

Dari sisi partai, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menjelaskan bahwa Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri sehubungan dengan penugasan baru di BKSAP. Penugasan itu diarahkan untuk memperkuat diplomasi antarparlemen di seluruh dunia, khususnya dengan negara-negara Islam, sekaligus memperluas dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.

"Pengalaman, kapasitas, dan jejaring internasional beliau merupakan modal penting untuk membangun kerja sama dengan parlemen berbagai negara serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan kemanusiaan," tutur Kholid, seperti dilansir dari siaran pers.

Kholid menegaskan bahwa diplomasi antarparlemen berperan strategis dalam memperkuat hubungan antarbangsa, membangun kepercayaan, dan menggalang dukungan bagi perdamaian dan keadilan. Karena itu, PKS memandang penugasan tersebut sebagai tanggung jawab penting untuk memperkuat kontribusi Indonesia di panggung internasional.

Menurut Kholid, hubungan dengan parlemen berbagai negara, termasuk dunia Islam, perlu diperkuat agar solidaritas berubah menjadi kerja sama dan langkah diplomasi yang konkret. Di saat yang sama, jangkauan diplomasi harus diperluas kepada semua negara yang berkomitmen pada perdamaian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Untuk Palestina, ia meminta penguatan diplomasi diarahkan pada hasil nyata, yakni:

  • perlindungan warga sipil;
  • akses bantuan kemanusiaan;
  • penghormatan terhadap hukum internasional;
  • dukungan bagi terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

"Melalui diplomasi parlemen, kita ingin menggalang dukungan agar parlemen berbagai negara mendorong pemerintahnya mengambil kebijakan yang memperkuat perlindungan rakyat Palestina dan perjuangan kemerdekaannya," kata Kholid.

Kholid turut menyampaikan penghargaan atas pengabdian Hidayat selama menjabat Wakil Ketua MPR RI. "Kami mendukung beliau mengemban amanah baru untuk memperkuat persahabatan antarbangsa, memperjuangkan kepentingan nasional, dan menghadirkan kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia," imbuhnya.

Soal pengganti Hidayat, Kholid menyebut PKS sudah memutuskan Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman yang akan menggantikan dan melanjutkan kepemimpinan di MPR RI.