Sebanyak 9.505 personel gabungan dikerahkan Polda Metro Jaya bersama TNI untuk mengamankan demo dua tahun Prabowo-Gibran yang digelar di sejumlah titik di Jakarta pada Selasa, 20 Oktober 2026. Personel itu terdiri atas 7.660 anggota Polri, 1.540 anggota TNI, 135 personel Pemerintah Daerah DKI Jakarta, dan 170 personel pengamanan dalam.
Polda Metro Jaya dan TNI menggelar apel kesiapan pelayanan dan pengamanan di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Apel itu memastikan kesiapan personel dalam melayani 26 kegiatan penyampaian pendapat di muka umum serta 26 kegiatan masyarakat lainnya yang dijadwalkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Jenderal Dadang Hartanto menegaskan penyampaian pendapat merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan difasilitasi. Kehadiran TNI-Polri, kata dia, merupakan bentuk pelayanan agar setiap warga dapat menjalankan hak dan aktivitasnya dengan aman.
“Konsep pengamanan kita hari ini, TNI dan Polri, adalah memberikan pelayanan kepada warga negara sebagai wujud bahwa negara kita adalah negara demokrasi,” kata Dadang dalam keterangan tertulis.
Personel ditempatkan di sejumlah titik kegiatan dengan mengedepankan pelayanan, komunikasi, dialog, serta pendekatan persuasif dan humanis. Dadang mengingatkan seluruh personel agar menjaga profesionalisme, mengendalikan emosi, serta mengutamakan komunikasi dan pendekatan humanis. Setiap tindakan harus terukur, proporsional, dan sesuai prosedur.
Panglima Daerah Militer Jaya Letnan Jenderal TNI Deddy Suryadi menekankan pentingnya kehadiran TNI-Polri untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Ia meminta personel memberi ruang bagi masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara tertib dan menjalankan tugas sesuai prosedur.
“Keberadaan aparat TNI-Polri yang ada di lapangan ini memberikan keamanan, kenyamanan, dan kesejukan untuk warga Jakarta,” ujar Deddy.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto menyatakan pihaknya juga menyiapkan pelayanan lalu lintas untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dengan pengaturan arus secara situasional. Masyarakat dapat memantau informasi melalui akun resmi @poldametrojaya dan @tmcpoldametro serta menghubungi layanan Polisi 110 jika membutuhkan bantuan.
“Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat Saling Menjaga Ruang Publik sebagai Sarana Penyampaian Pendapat, kami mengedepankan pelayanan agar aspirasi dapat disampaikan secara aman, tertib, dan damai, sekaligus menjaga aktivitas masyarakat lainnya sebagai bagian dari Kerja Melayani Jakarta,” tuturnya.
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rute alternatif bagi pengguna jalan. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Firman Darmansyah memperkirakan kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan Monumen Nasional, Jalan Sudirman-Thamrin, dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat.
“Sehubungan dengan adanya kegiatan aksi penyampaian pendapat pada Selasa, 20 Oktober 2026, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, masyarakat diimbau mengantisipasi kepadatan dan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Monas, Jalan Sudirman-Thamrin, serta Gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat,” kata Firman kepada wartawan.
Pengguna jalan diharapkan menyesuaikan waktu keberangkatan, memanfaatkan rute alternatif, dan menghindari kawasan tersebut apabila tidak memiliki kepentingan.
