Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan vape haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa itu ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026), bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 H, dengan alasan vape membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan berpotensi dipakai untuk mengonsumsi narkotika.
Fatwa ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub. Penetapannya diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.
Dalam bagian ketentuan umum, fatwa mendefinisikan rokok elektrik atau vape sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber daya lain yang memanaskan zat berisi nikotin, gliserin, dan penambah rasa. Pemanasan itu menghasilkan uap (aerosol) yang dihirup pengguna.
Nikotin sendiri dijelaskan sebagai senyawa alkaloid yang secara alami terkandung dalam tanaman tembakau, tetapi juga bisa diperoleh lewat proses sintesis. Zat ini memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, dan berdampak negatif terhadap kesehatan.
Tiga ketentuan hukum
Ketentuan hukum dalam fatwa vape haram ini terbagi menjadi tiga poin:
- Menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan sebagai langkah pencegahan (sadd al dzariah) agar vape tidak dijadikan sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
- Menyalahgunakan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
- Memproduksi dan atau memperjualbelikan vape hukumnya haram.
Dengan demikian, larangan dalam fatwa ini tidak berhenti pada pengguna. Produsen dan pedagang vape juga masuk dalam cakupannya.
Rekomendasi Fatwa Vape Haram untuk Pemerintah dan Masyarakat
MUI melampirkan 12 rekomendasi. Sebagian besar ditujukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum:
- Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta segera menyusun undang-undang yang melarang vape lengkap dengan sanksinya.
- Presiden diminta mengambil langkah cepat mengendalikan peredaran vape.
- Pemerintah diminta berkoordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan pelarangan terkonsolidasi.
- Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperketat pengawasan dan memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta aparat penegak hukum.
- Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinannya.
- Kementerian Keuangan mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan dan pencegahan penyalahgunaan produk.
- BNN dan aparat penegak hukum menutup celah peredaran narkoba lewat vape dan menindak tegas penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika.
Rekomendasi lain menyasar masyarakat. Organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga diminta meningkatkan edukasi tentang haramnya rokok elektrik serta bahaya kesehatan dan penyalahgunaannya. Masyarakat diminta menghindari vape dan berperan aktif melindungi anak dan remaja dari paparan serta ketergantungan nikotin.
Seluruh pemangku kepentingan juga diminta memperkuat koordinasi dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik secara berkala, berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
Fatwa mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki jika di kemudian hari memerlukan penyempurnaan. MUI mengimbau semua pihak menyebarluaskan fatwa ini agar setiap muslim dan pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya.