Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam kontrak influencer Raffi Ahmad senilai sekitar Rp14,7 miliar dengan dua kementerian. Hingga kini, belum ada penyelidikan maupun penyidikan yang berjalan di Kedeputian Penindakan KPK.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan hal itu kepada awak media pada Selasa (17/11/2026). Ia merespons polemik yang muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) memublikasikan temuan soal kerja sama PT Rans Animasi Indonesia dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kini telah dipecah menjadi tiga kementerian.
"KPK silakan membuka peluang untuk masyarakat melaporkan," kata Taufik.
Setiap laporan yang masuk, menurut Taufik, akan ditelaah lebih dahulu oleh tim terkait. Telaah itu untuk memastikan apakah dugaan penyimpangan dalam kontrak bernilai belasan miliar rupiah tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Karena itu, pelapor diminta menyertakan bukti awal yang memadai, berupa dokumen pendukung dan kronologi fakta, agar analisis hukum dapat berjalan lebih cepat.
"Sejauh memang kecukupan dari dokumen fakta-fakta yang memungkinkan fakta-fakta dokumen itu menjadi bahan telaah yang itu bisa dikatakan masuk kategori sebuah tindak pidana," ujarnya.
Taufik mengakui belum ada kegiatan penindakan yang dilakukan atas informasi tersebut. Ia juga belum dapat merinci apakah ada langkah di unit kerja KPK lain di luar penindakan. Meski begitu, ia menilai sorotan publik terhadap kontrak ini sebagai kabar baik bagi pengawasan anggaran negara.
"Untuk kali ini belum bisa menyampaikan karena memang belum ada kegiatan-kegiatan di penindakan yang kami lakukan dengan adanya informasi yang tadi disampaikan, tetapi ini tentunya kabar gembira buat masyarakat yang memang peduli dalam hal isu-isu yang terkait dengan pemberantasan korupsi," tutur Taufik.
Delapan Paket Pengadaan dalam Temuan ICW
Temuan ICW bersumber dari penelusuran data realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) periode 2023–2026. ICW menemukan delapan paket pengadaan jasa pemengaruh dengan nilai total Rp14.696.955.002 yang dimenangkan PT Rans Animasi Indonesia.
Berdasarkan dokumen administrasi korporasi yang ditelusuri ICW, perusahaan itu terafiliasi dengan Raffi Ahmad, yang kini menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Sebanyak 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia dikuasai PT Rans Entertainment Indonesia, dan Raffi menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan induk tersebut. Raffi juga tercatat memegang 0,9 persen saham secara langsung dan menduduki kursi komisaris.
Delapan paket itu tersebar di dua instansi. Di Kemendikbudristek, tahun anggaran 2024, satuan kerja Museum dan Cagar Budaya mengadakan lima paket lewat katalog elektronik (e-purchasing) dengan total sekitar Rp3,9 miliar:
- kehadiran acara (event attendance) Rp2,52 miliar;
- penayangan Instagram Story akun @raffinagita1717 Rp575,65 juta;
- penayangan video YouTube RANS Entertainment Rp452,69 juta;
- Instagram Reels Rp205,89 juta;
- konten TikTok Rp144,42 juta.
Di KKP, tahun anggaran 2025–2026, terdapat tiga paket jasa influencer engagement dan publikasi program dengan total Rp10,8 miliar. Rinciannya Rp3,59 miliar di Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (2025), Rp3,6 miliar di Setditjen Perikanan Budidaya (2025), dan Rp3,6 miliar di Setditjen Perikanan Tangkap (2026).
Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim, mempersoalkan besarnya anggaran promosi itu di tengah kebijakan efisiensi belanja pemerintah. Menurut dia, setiap kementerian juga sudah memiliki Biro Hubungan Masyarakat (Humas) resmi. ICW meminta seluruh dokumen pengadaan dibuka ke publik.
Azhim juga menyoroti posisi Raffi. Dalam keterangan tertulisnya, ia menyebut ICW mendesak Raffi membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya di perusahaan penerima kontrak pemerintah.
"[Mendesak] Raffi Ahmad membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden," ungkap Azhim.
Pasal 12 Huruf i UU Tipikor
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Selasa (10/11/2026) menyatakan lembaganya mencermati potensi pelanggaran Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal itu mengatur larangan bagi penyelenggara negara untuk turut serta, langsung maupun tidak langsung, dalam pemborongan atau pengadaan yang berkaitan dengan jabatannya. Dalam praktik penanganan perkara, ketentuan tersebut dikenal sebagai pasal benturan kepentingan dalam pengadaan.
"Pasal 12i berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tentu juga kita harus menyisir, ya. Unsur-unsur Pasal 12i itu apa saja," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK.
Pencermatan tersebut masih berupa pendalaman awal dan belum menjadi penetapan adanya pelanggaran. Temuan ICW pun berasal dari data pengadaan yang terbuka untuk publik, sehingga pembuktian unsur pidananya tetap bergantung pada proses telaah hukum.
Sembari menunggu laporan resmi maupun hasil pendalaman awal, KPK mendorong kementerian terkait segera mengevaluasi seluruh tahapan pengadaan jasa tersebut, mulai dari analisis perencanaan, mekanisme pemilihan penyedia, hingga manfaat nyata (outcome) bagi masyarakat.