Buruh Usulkan UMP 2027 Naik hingga 9,5 Persen, Daftar UMP 38 Provinsi

Pemerintah, buruh, dan pengusaha masih menggodok formula kenaikan upah minimum provinsi (UMP) hingga upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027, sementara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan kenaikan 7,5 % hingga 9,5 %. Jika angka tertinggi disetujui, daftar UMP 2027 menempatkan DKI Jakarta di posisi teratas dengan Rp 6,27 juta. Besaran terbaru dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025, formula kenaikan upah minimum wajib diumumkan pada November hingga Desember.

Usulan kenaikan itu datang dari para pekerja yang tergabung dalam KSPI. Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, angka tersebut dihitung dari kombinasi laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kalkulasi indeks tertentu sesuai ketentuan peraturan pemerintah tentang pengupahan.

"Kenaikan upah minimum secara rata-rata nasional itu adalah 7,7 persen," kata Said.

Menurut Said, batas atas 9,5 persen dirumuskan untuk daerah berperekonomian tinggi. Batas bawah 7,7 persen ditujukan bagi daerah yang pertumbuhan ekonominya cenderung rendah. KSPI berharap usulan ini menjadi rujukan awal bagi Dewan Pengupahan Nasional sebelum angka final disahkan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Daftar UMP 2027 di 38 Provinsi jika Naik 9,5 Persen

Dengan kenaikan maksimal 9,5 persen, UMP DKI Jakarta naik dari Rp 5.729.876 menjadi Rp 6.274.214 dan menjadi yang tertinggi di antara seluruh provinsi. Jawa Barat dan Jawa Tengah berada di dasar daftar, masing-masing Rp 2,53 juta dan Rp 2,54 juta. Berikut daftar UMP 2027 menurut usulan buruh tersebut.

Pemerintah Menunggu Pembahasan Tripartit

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebelumnya menyatakan, usulan buruh sebesar 7 persen hingga 9 persen akan menjadi salah satu bahan pertimbangan. Pemerintah, ujarnya di Jakarta pada Rabu (21/10/2026), lebih dahulu membahas kebijakan pengupahan di Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Yassierli menyebut penetapan kali ini mengacu pada undang-undang baru, yakni UU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Kewenangan menentukan besaran tetap berada di tangan gubernur.

"Kalau masalah besaran kan nanti, formulanya itu sesuai dengan semangat undang-undang yang baru, tetap gubernur yang akan menentukan, ya. Masukan dari Dewan Pengupahan Daerah," tuturnya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menambahkan, survei KHL akan menjadi pertimbangan dalam menentukan upah buruh. Survei itu dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) bersama dewan-dewan pengupahan. Rincian formulasinya belum ia paparkan ketika ditemui wartawan seusai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Kadin Minta Kenaikan Dibarengi Produktivitas

Dari sisi pengusaha, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menanggapi usulan buruh itu di Menara Kadin, Jakarta Selatan, sebagaimana dikutip pada Jumat (23/10/2026). Kebijakan pengupahan, menurut dia, perlu disesuaikan dengan peningkatan produktivitas pekerja demi menjaga daya saing industri.

"Kalaupun ada peningkatan yang itu dibarengi dengan peningkatan produktivitas, supaya kita lebih kompetitif," kata Anindya.

Anindya juga menyebut dunia usaha harus menghitung kemampuan berinvestasi dan mengembangkan skala bisnis. Investasi, katanya, tak lepas dari berbagai risiko yang hanya bisa diatasi jika perusahaan lebih kompetitif, termasuk dalam tata kelola tenaga kerja dan pengupahan.