Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan melarang pemberi kerja atau perusahaan menahan ijazah maupun dokumen pribadi milik pekerja. Larangan itu tercantum dalam Pasal 78 beleid yang telah diundangkan pemerintah. Aturan yang sama juga mewajibkan perusahaan, pemerintah, dan serikat pekerja mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pasal 78 ayat (1) mengatur larangan bagi pemberi kerja saat membuat perjanjian kerja. Bunyi ketentuan yang diunduh dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) itu: "Dalam membuat Perjanjian Kerja, Pemberi Kerja dilarang: a. mensyaratkan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik Pekerja/Buruh; dan/atau b. menahan ijazah dan/ atau dokumen pribadi milik Pekerja/Buruh, sebagai jaminan dalam Hubungan Kerja."
Larangan tersebut punya pengecualian. Pasal 78 ayat (2) membolehkannya untuk kepentingan yang dibenarkan secara hukum, yakni terhadap ijazah dan/atau dokumen pribadi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai perusahaan berdasarkan perjanjian kerja tertulis.
Perusahaan bukan satu-satunya pihak yang dibatasi. Pelaksana penempatan tenaga kerja juga dilarang menahan ijazah milik pencari kerja. Pasal 50 ayat (1) menyebutkan: "Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilarang: b. menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pencari kerja sebagai jaminan dalam penempatan kerja."
Kewajiban Mencegah PHK
Di luar urusan dokumen, UU Pelindungan Ketenagakerjaan turut mengatur pencegahan PHK. Pasal 228 ayat (1) menyatakan: "Pemberi Kerja, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah dengan segala upaya wajib mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja." Pasal 228 ayat (2) merinci 10 tahapan pencegahan tersebut.
Bila PHK tidak dapat dihindari, pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan secara bipartit, yaitu musyawarah untuk mufakat antara pemberi kerja dan serikat pekerja atau pekerja.
Jika perundingan bipartit gagal, Pasal 228 ayat (5) mengatur langkah berikutnya: "Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan maka Pemberi Kerja dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja melalui prosedur penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
Pasal 228 ayat (7) menutup rangkaian ketentuan itu dengan konsekuensi hukum: "Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap maka Pemutusan Hubungan Kerja batal demi hukum dan Pemberi Kerja wajib mempekerjakan kembali Pekerja/Buruh yang bersangkutan."