Hukum

Ketua MPR Sebut 22 Syarat Calon Wakil Presiden Usulan Prabowo

Wapres Gibran Rakabuming meninggalkan Gedung MPR RI, Kamis (12/11/2026)
Wapres Gibran Rakabuming meninggalkan Gedung MPR RI, Kamis (12/11/2026)

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan ada 22 syarat calon wakil presiden yang harus dipenuhi dua nama usulan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026), tanpa disertai rincian isi persyaratan.

Dua nama tersebut disiapkan sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. MPR sebelumnya telah menyepakati batas waktu bagi Prabowo untuk mengirim kedua nama itu.

Menurut Muzani, Presiden menyertakan kelengkapan persyaratan saat menyerahkan nama calon. "Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu tidak menguraikan apa saja ke-22 syarat tersebut. Ia juga belum menjelaskan mekanisme pemilihan di sidang paripurna MPR, apakah memakai pemungutan suara atau metode lain.

Urusan mekanisme akan disiapkan tim ad hoc yang diketuai Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto, yang akrab disapa Bambang Pacul. Sementara itu, kelengkapan persyaratan calon ditangani tim verifikasi yang dipimpin Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai NasDem Lestari Moerdijat.

Sebagai pembanding, Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memuat 20 syarat calon wakil presiden. Jumlah itu berbeda dari 22 syarat yang disebut Muzani, dan perbedaannya belum dijelaskan. Ke-20 syarat dalam pasal tersebut adalah:

  1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
  3. Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
  4. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
  5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  6. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  7. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
  8. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  9. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  10. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  11. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
  12. Terdaftar sebagai Pemilih;
  13. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
  14. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
  15. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  16. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  17. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
  18. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
  19. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI;
  20. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Khusus syarat usia, Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan itu lewat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

Muzani menambahkan, penjelasan soal pemeriksaan kesehatan dan dokumen calon akan datang dari tim verifikasi. "Soal tim kesehatan apa segala macam juga akan dijelaskan oleh tim verifikasi, karena tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan detail tentang termasuk ijazah dan seterusnya," katanya.