Internasional

Raja Malaysia Peringatkan Pemerintah soal Tahanan Rumah Najib Razak

Najib Razak
Najib Razak

Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah Malaysia setelah rencana pemindahan mantan Perdana Menteri Najib Razak ke tahanan rumah ditunda pada Jumat (6/11/2026). Kejaksaan Agung (AGC) meminta penangguhan karena masih ada persoalan hukum pada dua hukuman penjara Najib. Istana menyampaikan peringatan itu sehari kemudian, sementara Perdana Menteri Anwar Ibrahim berusaha meredakan ketegangan.

Sultan Ibrahim memberikan pengampunan bersyarat kepada Najib pada 18 September. Keputusan itu memungkinkan Najib menjalani sisa hukuman kasus korupsi SRC International di rumahnya di Kuala Lumpur hingga 23 Agustus 2028. Salah satu syaratnya, denda sebesar RM50 juta (Rp 223 miliar), sudah dibayar oleh United Malays National Organisation (UMNO), partai yang pernah dipimpin Najib.

Najib sempat keluar dari Penjara Kajang untuk pemeriksaan gigi sebelum dipindahkan ke rumah. Namun, AGC turun tangan dan ia harus kembali ke penjara.

Pada Sabtu (7/11/2026), istana menyatakan keputusan Raja "jelas, tegas, dan tidak ambigu", serta tidak berkaitan dengan kasus Najib lainnya. "Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam perintah pengampunan bersyarat tersebut, setiap argumen yang mempertanyakan keputusan itu sama saja dengan mengarah pada tindakan menentang titah Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong," demikian pernyataan istana, dikutip The Straits Times. Istana juga menegaskan tidak boleh ada kebingungan atau ketidakpastian berkepanjangan.

Akar persoalannya ada pada dua perkara. Najib dipenjara sejak Agustus 2022 karena menggelapkan RM42 juta (Rp187 miliar) dari SRC International, mantan anak perusahaan 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Ia semula dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda RM210 juta (Rp935 miliar), lalu pengampunan kerajaan pada 2024 memangkasnya menjadi enam tahun dan denda RM50 juta.

Pada Desember 2025, Najib divonis 15 tahun penjara dalam perkara korupsi dan pencucian uang 1MDB. Pengadilan memerintahkan hukuman itu berjalan setelah hukuman SRC selesai. Najib mengajukan banding, tetapi Pengadilan Tinggi menolak permohonan penangguhan pelaksanaan hukumannya pada 14 Oktober.

AGC meminta pengadilan menentukan apakah pembayaran denda RM50 juta hanya memenuhi syarat pengampunan, sehingga sisa hukuman SRC tetap dijalani di rumah. Kemungkinan lainnya, pembayaran itu menandai berakhirnya hukuman SRC secara hukum dan membuat vonis 15 tahun kasus 1MDB berpotensi langsung berlaku.

Peringatan istana menambah tekanan pada pemerintahan Anwar. Sekretaris Jenderal UMNO Asyraf Wajdi Dusuki menyebut dekrit Raja bisa dibaca sebagai pembangkangan terhadap kerajaan, dan partainya menuntut tindakan hukum terhadap pihak yang menghalangi pelaksanaan pengampunan. Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh mengatakan sayap pemuda partainya akan melapor ke polisi.

Mitra UMNO di koalisi, Partai Aksi Demokratik (DAP), berada di posisi berbeda. Sekretaris Jenderal DAP Anthony Loke sebelumnya berjanji mundur dari jabatan Menteri Transportasi jika Najib kembali menjalani tahanan rumah. Anwar sendiri secara terbuka tidak setuju UMNO membayarkan denda Najib, meski mengakui partai itu berhak melakukannya.

Anwar pada Minggu (8/11/2026) meminta Jaksa Agung Dusuki Mokhtar segera menghadap Sultan Ibrahim. "Saya telah meminta Jaksa Agung untuk segera meminta audiensi dengan Yang Mulia Raja untuk mengklarifikasi bahwa keputusan (raja) telah diterima dalam kasus SRC, tetapi telah timbul komplikasi karena hal itu melibatkan kasus kedua, yaitu kasus 1MDB," ujarnya kepada wartawan di Pusat Perdagangan Internasional Selangor. Ia menyebut proses klarifikasi dapat memakan waktu beberapa hari karena pemerintah perlu merujuk persoalan itu ke pengadilan.