Internasional

Tiongkok Menentang Sanksi AS terhadap Dua Perusahaan Terkait Kuba

Kantor Pemerintah China
Kantor Pemerintah China

Pemerintah Tiongkok mendesak Amerika Serikat (AS) segera memperbaiki tindakannya setelah Departemen Luar Negeri AS menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan Tiongkok yang dituduh memasok komponen militer ke Kuba. Kementerian Perdagangan Tiongkok menyatakan penolakan tegas atas sanksi itu, sebagaimana dilaporkan kantor berita Xinhua pada Sabtu (7/11/2026).

Xinhua adalah kantor berita resmi pemerintah Tiongkok. Dalam laporannya, kantor berita itu mengutip pernyataan kementerian yang menilai sanksi sepihak AS terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok melanggar hukum internasional dan norma dasar hubungan internasional.

Departemen Luar Negeri AS mengumumkan sanksi tersebut pada Kamis (5/11/2026). Sasarannya delapan entitas dan dua individu, sementara lima kapal ditetapkan sebagai properti yang diblokir, yakni aset yang dibekukan.

Dua perusahaan asal Tiongkok yang masuk daftar adalah China National Electronic Import and Export Company (CEIEC) dan Beijing H&C Technologies Co. Ltd. Washington menuduh keduanya memasok komponen dan peralatan kepada angkatan bersenjata Kuba.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump menyebut langkah itu bagian dari upaya mengakhiri aktivitas rezim Kuba yang dinilai merugikan, baik di dalam negeri maupun di kawasan sekitarnya.

Sanksi sepihak yang dipersoalkan Beijing merujuk pada hukuman yang dijatuhkan satu negara terhadap pihak lain tanpa mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kementerian Perdagangan Tiongkok juga menyebut langkah AS itu sebagai bagian dari peningkatan tekanan terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam beberapa hari terakhir.

"Dalam beberapa hari terakhir, pihak AS meningkatkan sanksi dan tekanan terhadap Tiongkok serta memberlakukan berbagai pembatasan diskriminatif. Langkah tersebut secara serius merugikan hak dan kepentingan perusahaan-perusahaan Tiongkok, menyimpang dari kesepahaman penting yang dicapai kedua kepala negara, serta merusak stabilitas hubungan ekonomi dan perdagangan Tiongkok-AS," ujar pihak kementerian.

Beijing menambahkan bahwa pihaknya berhak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sah negaranya.