Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dave Laksono meminta pemerintah mengutamakan perlindungan terhadap seorang warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan militer Rusia lalu ditangkap otoritas Ukraina. Permintaan itu disampaikan Dave kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026), tiga hari setelah Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI membenarkan penangkapan tersebut.
Juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang menyatakan di Jakarta, Rabu (11/11/2026), bahwa Kedutaan Besar RI (KBRI) di Kyiv telah menerima informasi penangkapan satu WNI berinisial AS oleh otoritas Ukraina. Keterangan itu dilansir Antara.
KBRI di Kyiv meminta otoritas Ukraina memberikan akses kekonsuleran kepada AS agar pendalaman dan verifikasi lebih lanjut dapat dilakukan. Keterangan Kemlu tidak menjelaskan alasan AS bergabung. Istilah tentara bayaran Rusia lazim dipakai untuk menyebut warga asing yang direkrut berperang di pihak Rusia, sedangkan status AS masih harus diverifikasi.
"Menurut saya, kasus WNI yang bergabung dengan militer Rusia dan ditangkap oleh otoritas Ukraina merupakan persoalan serius yang perlu menjadi perhatian bersama," kata Dave.
Ia meminta Kemlu dan KBRI di Kyiv memastikan kondisi AS, membuka akses kekonsuleran, serta memberikan pendampingan sesuai hukum yang berlaku. Pemerintah juga diminta mengetahui apakah AS bergabung atas kemauan sendiri atau menjadi korban penipuan maupun tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Dave menyoroti berulangnya kasus WNI yang direkrut untuk masuk militer asing. Menurut dia, ada indikasi perekrutan lewat media sosial, tawaran kerja berimbalan besar, dan jaringan keluarga maupun pertemanan.
"Persoalan ini tidak hanya menyangkut keputusan individu, tetapi juga dugaan jaringan perekrutan lintas negara yang berpotensi melibatkan tindak pidana perdagangan orang," paparnya.
Ia mendorong evaluasi lewat penguatan koordinasi antara Kemlu, aparat penegak hukum, kementerian terkait, dan perwakilan RI di luar negeri. Evaluasi itu, kata Dave, perlu mencakup penelusuran perekrut, perantara, hingga aliran dana agar pihak yang mengambil keuntungan dapat dimintai pertanggungjawaban.
Pengawasan terhadap tawaran kerja di luar negeri yang memakai visa kunjungan atau pendidikan sebagai kedok juga perlu diperkuat, ujarnya. Dave menilai edukasi publik harus diperluas karena tawaran pekerjaan berimbalan besar di negara yang sedang dilanda konflik bersenjata berisiko tinggi, terutama bila identitas pemberi kerja, kontrak, dan jenis pekerjaannya tidak jelas.
"Pemerintah perlu memperluas sosialisasi melalui kanal digital dan perwakilan RI di luar negeri agar masyarakat dapat memverifikasi keabsahan tawaran pekerjaan sebelum mengambil keputusan," ungkapnya.
Komisi I DPR RI menilai perlindungan WNI di luar negeri harus terus diperkuat melalui diplomasi dan koordinasi antarlembaga.
"Kita tidak ingin WNI terjebak dalam konflik bersenjata negara lain atau menjadi korban eksploitasi jaringan perekrutan ilegal. Karena itu, penanganan kasus ini harus mencakup perlindungan terhadap WNI, penegakan hukum terhadap para perekrut, serta langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang," tuturnya.