Delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengusulkan hak menyatakan pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11/2026). Usulan yang ditandatangani 120 anggota itu diterima dua pimpinan DPR, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal, dan dapat bermuara pada pemakzulan.
Jumlah pengusul berasal dari delapan fraksi. Fraksi PKS menyumbang tanda tangan terbanyak, yakni 28 anggota, disusul Fraksi NasDem 19 anggota. Fraksi PKB dan Fraksi Demokrat masing-masing 18 anggota, Fraksi PDIP 14 anggota, Fraksi Golkar dan Fraksi Gerindra masing-masing 11 anggota, dan Fraksi PAN satu anggota.
Angka 120 itu jauh melampaui batas minimal 25 anggota yang disyaratkan agar hak menyatakan pendapat dapat diproses.
Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyampaikan sikap para pengusul dalam rapat. Menurut dia, usulan ini memakai hak konstitusional sebagaimana diatur Pasal 20A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
"Kami mewakili beberapa anggota DPR-RI dari Fraksi PKB, yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya, terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres," kata Khozin.
Saan Mustopa, pimpinan DPR dari Fraksi NasDem, mengonfirmasi jumlah tanda tangan yang masuk. "Total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi," ujarnya.
Hak menyatakan pendapat (HMP) adalah salah satu hak DPR yang bersumber dari Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Ketentuannya dipertegas dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.
Pasal 79 ayat (4) menyebut tiga hal yang bisa dibahas lewat hak ini. Salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Langkah berikutnya, usulan delapan fraksi akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk dibacakan dalam rapat paripurna terdekat. Agar menjadi sikap resmi DPR, hak menyatakan pendapat harus disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga dari jumlah anggota.
Apabila disepakati, keputusan DPR yang berisi pemberhentian wakil presiden akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK kemudian meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar sidang istimewa pemberhentian.