Nasional

Pengamat Sebut 10 Nama Calon Pengganti Gibran Usai Dikabarkan Mundur

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) bersiap menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, 10 November 2026. - dok Antara
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) bersiap menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, 10 November 2026. - dok Antara

Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mundur dari jabatannya, dan kabar itu dikonfirmasi Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi pada Rabu (11/11/2026). Menurut Budi Arie, surat pengunduran diri telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Sejumlah pengamat politik kemudian menyebut 10 nama yang berpotensi menjadi pengganti Gibran.

Konfirmasi Budi Arie dan Pernyataan Mensesneg

Budi Arie membenarkan kabar tersebut ketika menjawab pertanyaan awak media. Pernyataannya dilansir Tribunnews.

"Betul (Gibran resmi mundur dari jabatan wapres)," kata Budi Arie. Soal tempat penyerahan surat, ia menjawab singkat: "[Surat pengunduran diri diserahkan di Halim] betul," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Gibran telah menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo. Prasetyo juga menepis anggapan bahwa Presiden menolak niat tersebut.

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang. Bahwa tidak benar bahwa Bapak Presiden menolak niatan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden," tutur Prasetyo.

Sepuluh Nama dalam Bursa Pengganti Gibran

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, peneliti Citra Institute Efriza, dan pengamat politik Refly Harun mengajukan sejumlah nama yang dinilai berpotensi menjadi pengganti Gibran. Berikut daftar sepuluh nama tersebut beserta alasan yang dikemukakan masing-masing pengamat.

  1. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY): Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Jamiluddin menyebut elektabilitas dan kedekatan politiknya dengan Prabowo sebagai modal, sementara Partai Demokrat termasuk bagian koalisi pemerintahan.
  2. Anies Baswedan: mantan Gubernur DKI Jakarta yang pernah menjadi pesaing Prabowo. Menurut Jamiluddin, tingkat penerimaan publik dan tren elektabilitasnya cukup baik, tetapi hubungan politiknya dengan Prabowo tidak seerat AHY.
  3. Puan Maharani: Ketua DPR RI sekaligus politikus senior PDI Perjuangan (PDIP), yang dibahas Jamiluddin terkait kemungkinan perubahan hubungan Prabowo dan PDIP.
  4. Sufmi Dasco Ahmad: disebut Efriza karena posisi strategisnya di Partai Gerindra, kedekatannya dengan Prabowo, dan pengalamannya mengelola komunikasi politik di parlemen.
  5. Zulkifli Hasan: Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan. Efriza mencatat PAN berada dalam koalisi pemerintahan Prabowo.
  6. Muhaimin Iskandar: Ketua Umum PKB yang akrab disapa Cak Imin. Efriza dan Refly Harun menyebut basis politiknya yang kuat lewat jaringan partai.
  7. Bahlil Lahadalia: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus pemimpin Partai Golkar, dinilai Efriza dan Refly sebagai tokoh penting dalam pemerintahan Prabowo.
  8. Mahfud MD: mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan rekam jejak di Mahkamah Konstitusi, kabinet, dan Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden. Jamiluddin menilai pengalaman hukum dan ketatanegaraannya relevan di tengah persoalan hukum yang melatarbelakangi pengunduran diri Gibran, meski peluangnya bergantung pada kalkulasi Prabowo dan dukungan partai di MPR.
  9. Sugiono: Menteri Luar Negeri dan politikus Gerindra yang dekat dengan Prabowo, disebut Jamiluddin.
  10. Pramono Anung: pernah menjabat Sekretaris Kabinet pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dikenal sebagai politikus senior PDIP. Namanya belum banyak dibahas dibandingkan AHY, Puan, Anies, dan Dasco.

Skenario Puan dan Kursi Ketua DPR

Jamiluddin menilai penunjukan Puan dapat menjadi pintu bagi Prabowo untuk merangkul PDIP secara lebih formal ke dalam pemerintahan. Langkah itu, menurut dia, berpotensi menimbulkan konsekuensi politik di parlemen.

Ia mengemukakan kemungkinan pertukaran posisi: Puan menjadi Wakil Presiden, sedangkan kursi Ketua DPR diberikan kepada Gerindra, dengan Dasco disebut berpotensi menggantikan Puan.

Skenario tersebut masih berupa analisis pengamat, bukan kesepakatan politik yang telah terjadi.