Daerah

Kapolda DIY Jelaskan Kronologi Penanganan Aksi Massa di Yogyakarta

Aksi massa dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di depan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (10/11/2026) malam, diwarnai kericuhan.
Aksi massa dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di depan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (10/11/2026) malam, diwarnai kericuhan.

Yogyakarta - Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Kapolda DIY) Inspektur Jenderal Polisi Langgeng Purnomo menjelaskan kronologi penanganan aksi massa di Yogyakarta pada 10 November 2026, Rabu (11/11/2026). Polisi mengamankan 154 orang dalam peristiwa di depan Gedung DPRD DIY, setelah massa disebut menyerang dengan batu dan bom molotov. Penjelasan ini disampaikan untuk menanggapi tudingan di media sosial bahwa aparat bertindak represif.

Menurut Langgeng, eskalasi bermula ketika kelompok massa tak dikenal di depan Gedung DPRD DIY menyerang secara anarkis. Kepolisian lalu mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob untuk mengurai massa.

"Brimob langsung 4 SSK mendorong massa perusuh. Personel reserse yang telah disiapkan juga bergerak cepat dan mengamankan 154 orang," ujar Langgeng.

Latar belakang 154 orang itu beragam, mulai dari mahasiswa, pelajar SMA dan SMP, hingga anak-anak. Massa di bawah umur, kata Kapolda, ditangani secara khusus sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.

Langgeng juga membantah kabar viral bahwa kendaraan taktis (rantis) polisi masuk ke kampus Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menyebut massa yang dihalau dari kawasan Malioboro melarikan diri secara bergerombol dan membakar sesuatu di Bundaran UGM, lalu berlindung di perbatasan kampus saat dikejar petugas.

"Di sini kita tidak berani menggunakan gas air mata apalagi water cannon. Petugas hanya siaga di perbatasan, sekitar 30 hingga 50 meter sebelum garis batas UGM. Di situlah Brimob bertahan bersama rantisnya," jelasnya.

Polisi kemudian bernegosiasi dengan massa yang bertahan hingga pagi. Seluruh pasukan akhirnya ditarik mundur secara tertib.

Soal isu keterlibatan organisasi masyarakat (ormas), Langgeng menegaskan tidak ada mobilisasi dari kepolisian. Menurut dia, warga yang muncul di lapangan didorong rasa memiliki ruang publik dan kepekaan sosial budaya setempat.

"Jangan ada anggapan polisi memanfaatkan ormas. Sejak awal kami bersama para lurah sudah mengimbau agar warga tidak ikut-ikutan turun ke jalan," katanya.

Langgeng menambahkan, Jaga Warga bukan ormas represif. Lembaga itu merupakan sistem keamanan lingkungan berbasis desa, kedudukannya mirip Pecalang di Bali, dibentuk kepala desa, dan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas serta Babinsa untuk urusan keamanan lokal, kebencanaan, dan kegiatan kemasyarakatan.

Penanganan aksi massa di Yogyakarta ini turut dipantau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Keduanya tiba di Gedung DPRD DIY pada Rabu (11/11/2026) dini hari, setelah polisi memukul mundur massa di kawasan Malioboro.

Kapolri menyebut batas toleransi penyampaian aspirasi hingga pukul 18.00 WIB, sedangkan Langgeng menyebut batas waktu hingga pukul 19.00 WIB. Keduanya sama-sama mempersoalkan aksi yang berlanjut sampai sekitar pukul 01.00 WIB.

Kapolri menyatakan Polri akan mengungkap pelaku yang sengaja membawa barang berbahaya seperti molotov dan senjata tajam. Polri juga akan menyelidiki apakah aksi di Yogyakarta berkaitan dengan aksi di daerah lain.

Untuk menjamin transparansi, Polda DIY menggelar perkara secara terbuka pada Rabu (11/11/2026). Gelar perkara itu menentukan siapa yang berlanjut ke penyidikan dan siapa yang dipulangkan, dengan disaksikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan Ombudsman.

"Anggota kita sedang bekerja, saya minta rekan-rekan bersabar, kita akan mengurai dan mengungkap kejadian di belakang ini," pungkas Kapolri.