Daerah

Polda Jatim Tetapkan WNA Pemilik Restoran di Sidoarjo Tersangka TPPO

Konferensi Pers Polda Jatim terkait kasus TPPO oleh WNA di Sidoarjo
Konferensi Pers Polda Jatim terkait kasus TPPO oleh WNA di Sidoarjo

Surabaya - Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jawa Timur menetapkan warga negara asing (WNA) berinisial FD (57) sebagai tersangka dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sidoarjo. FD, pemilik restoran di Kabupaten Sidoarjo, diduga mengeksploitasi 19 pekerja, termasuk seorang anak, selama periode Mei hingga Oktober 2026.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol. Jules Abraham Abast menyampaikan komitmen kepolisian dalam kasus ini di Surabaya, Rabu (11/11/2026). "Polda Jawa Timur berkomitmen menindak tegas setiap praktik perdagangan orang dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap para korban," kata Jules.

FD tercatat sebagai pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) investor. Selain memproses tersangka, Polda Jatim memastikan para pekerja yang diduga menjadi korban memperoleh perlindungan dan pendampingan.

Direktur Reserse PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol. Ganis Setyaningrum menjelaskan hasil penyidikan sementara kasus TPPO di Sidoarjo ini. Tersangka merekrut para pekerja lewat media sosial dan mengikat mereka dengan perjanjian kerja. Restoran itu belum beroperasi, tetapi para pekerja diduga sudah diwajibkan bekerja dengan beban yang tidak sebanding dengan upah.

Gaji yang diterima berkisar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Pekerja yang mengundurkan diri sebelum menuntaskan masa kerja tiga bulan diduga diancam denda Rp5 juta hingga Rp15 juta.

Penyidik juga mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap dua korban laki-laki. Pendalaman dilakukan dengan menjaga identitas, privasi, dan kondisi psikologis para korban.

Polisi mengamankan barang bukti berupa telepon genggam, pakaian, akta kelahiran, dan dokumen perjanjian kerja. FD dijerat dengan ketentuan pidana tentang perdagangan orang, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan sesuai hasil penyidikan.

Untuk dugaan TPPO di Sidoarjo tersebut, penyidik menerapkan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ancaman pidananya penjara paling lama 15 tahun.

Dalam pemulihan korban, Polda Jatim berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan rumah aman dan layanan pendampingan psikologis sesuai kebutuhan. Jules menyebut perlindungan korban sebagai bagian penting dalam penanganan perkara.

Polda Jatim turut berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Juanda untuk menindaklanjuti status keimigrasian tersangka. Langkah administratif keimigrasian menjadi kewenangan instansi yang berwenang.

"Bagi kami, perlindungan korban merupakan bagian penting dalam penanganan perkara ini. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar hak-hak korban, termasuk pendampingan dan pemulihan kondisi psikologisnya, dapat terpenuhi," ujar Jules. Polda Jatim menegaskan penanganan perkara TPPO di Sidoarjo akan terus berjalan, termasuk pendalaman terhadap dugaan tindak pidana lain.