Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan secara efektif mulai 28 Oktober 2026. Regulasi ini menetapkan batas waktu kerja maksimal 40 jam dalam sepekan bagi pekerja atau buruh. Aturan itu juga memuat ketentuan lembur, waktu istirahat, cuti tahunan, dan istirahat panjang.
Pasal 115 ayat (2) mewajibkan pemberi kerja memilih salah satu dari dua skema jam kerja. Skema pertama adalah 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dalam sepekan, sedangkan skema kedua 8 jam sehari untuk 5 hari kerja.
Ketentuan jam kerja tersebut tidak berlaku mutlak. Sektor usaha atau jenis pekerjaan tertentu akan diatur tersendiri melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Syarat dan Batas Jam Kerja Lembur
Pasal 116 melarang perusahaan mempekerjakan karyawan melebihi jam kerja normal tanpa persetujuan pekerja yang bersangkutan. Perusahaan juga harus memberikan perintah lembur secara tertulis atau melalui media digital, lengkap dengan batasan waktunya.
"Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu," bunyi Pasal 116 ayat (1), dilansir Senin (9/11/2026).
Upah lembur dihitung 1,5 kali upah sejam untuk jam pertama dan 2 kali upah sejam untuk jam berikutnya. Upah per jam diperoleh dari total upah pokok dan tunjangan tetap yang dibagi 173, angka rata-rata jam kerja per bulan bagi pekerja dengan sistem 40 jam seminggu.
Hak Istirahat dan Cuti Pekerja
Pasal 118 menegaskan perlindungan hak istirahat dan cuti. Perusahaan wajib memberi istirahat minimal 30 menit setelah pekerja bekerja 4 jam terus-menerus, dan waktu itu tidak dihitung sebagai jam kerja. Istirahat mingguan berlaku 1 hari untuk skema 6 hari kerja dan 2 hari untuk skema 5 hari kerja.
Pasal 118 ayat (2) juga mengatur istirahat panjang. "Istirahat paling panjang diberikan selama 30 hari kalender setelah Pekerja/Buruh bekerja secara berturut-turut selama 5 tahun atau kelipatannya," demikian bunyi ayat tersebut.
Pekerja berhak atas cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah bekerja 12 bulan berturut-turut. Cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak memotong jatah cuti tahunan itu.