Nasional

Panja Komisi III DPR Rampungkan Pembahasan RUU Perampasan Aset, 397 DIM Disisir

Rapat Komisi III DPR RI tentang UU Perampasan Aset
Rapat Komisi III DPR RI tentang UU Perampasan Aset

Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR telah merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Panja menyisir 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), yang mencakup ruang lingkup tindak pidana hingga badan pengelolaan aset.

Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja Habiburokhman menyampaikan hal itu dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat tersebut menjadi forum untuk melaporkan hasil kerja panja kepada komisi.

"Panja telah melaksanakan tugasnya untuk membahas naskah rancangan undang-undang melalui pembahasan daftar inventarisir masalah DIM yang jumlahnya 397, yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18," ujar Habiburokhman.

DIM adalah daftar yang memuat pasal-pasal dalam rancangan undang-undang beserta sikap fraksi atau pemerintah terhadap tiap ketentuan. Dari 397 DIM itu, 160 dipertahankan, 135 hanya mengalami perubahan redaksi, 40 menyangkut substansi, 44 dihapus, dan 18 merupakan substansi baru.

Selama pembahasan, kata Habiburokhman, panja juga menggali saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat serta para ahli. Tujuannya memperkaya materi RUU agar lebih partisipatif dan berkeadilan.

"Alhasil, pembahasan dalam panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan," katanya.

Asas Hukum dan Ruang Lingkup Tindak Pidana

Habiburokhman memaparkan sejumlah pokok pembahasan dalam RUU ini. Yang pertama menyangkut prinsip dan asas hukum perampasan aset, untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Pokok kedua adalah ruang lingkup tindak pidana, termasuk jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait korupsi dan tindak pidana lainnya. Cakupannya meliputi penipuan atau penggelapan yang memakai sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat luas.

"Seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," jelasnya.

Panja juga menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku. Ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan tetap berlaku. Artinya, perampasan aset berjalan beriringan dengan pemidanaan, bukan penggantinya.

Mekanisme Tanpa Tuntutan Pidana dan Perlindungan Pihak Ketiga

RUU ini mengatur pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Tahapannya mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Pihak ketiga yang beriktikad baik juga mendapat jaminan perlindungan. Meski begitu, mereka tetap dibebani pembuktian dan diberi kesempatan yang cukup untuk membuktikannya.

Untuk korban, RUU menjamin upaya optimal dalam pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara langsung, serta pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat banyak.

Badan Pengelola, Pengawasan, dan Pencegahan Penyalahgunaan

Pengelolaan aset hasil tindak pidana akan dipegang badan yang berkompeten. Menurut Habiburokhman, badan itu bertugas mengelola aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.

Pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset diawasi badan yang independen. RUU juga memuat pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar perampasan aset tidak semata-mata dijadikan sarana oleh aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kewenangan.

"Sepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas," imbuh Habiburokhman, menutup uraiannya tentang pokok-pokok pembahasan.