Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan tidak ada pihak yang bisa mengkritik Kementerian HAM di bidang pendidikan dan pelatihan HAM. Alasannya, kementerian yang ia pimpin disebut sudah menjadi nomor satu di dunia. Pernyataan itu disampaikan Pigai dalam rapat Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).
Dasar klaimnya adalah rekor dunia. Menurut Pigai, Kementerian HAM telah meraih Guinness World Records untuk kategori largest human rights lesson, atau pelajaran hak asasi manusia terbesar. Dari rekor itu ia menarik kesimpulan yang tegas.
"Jadi tidak ada orang yang bisa kritik, karena dunia ini kami sudah nomor satu dalam pendidikan pelatihan," kata Pigai dalam rapat tersebut.
Pigai menempatkan capaian itu dalam kerangka tugas kementerian. Ia merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 156 Tahun 2024, yang di antaranya menugaskan Kementerian HAM melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang hak asasi manusia. Dengan kata lain, rekor tersebut ia anggap sebagai hasil langsung dari mandat yang diberikan negara.
Ia lalu mengulang pesannya dengan nada yang lebih keras. "Pendidikan pelatihan pemasyarakatan hak asasi manusia di seluruh dunia, Kementerian HAM nomor satu, sehingga tidak boleh ada yang kritik karena di dunia ini kami nomor satu berdasarkan rekor dunia," ujarnya.
Pendidikan HAM dan Penanganan Kasus
Dalam rapat itu, Pigai membedakan dua wilayah kerja kementeriannya. Pendidikan dan pelatihan ia tempatkan sebagai wilayah yang, menurut dia, tertutup bagi kritik. Penanganan kasus HAM berada di sisi lain.
Untuk urusan kasus, Pigai membuka pintu. Ia mengakui Kementerian HAM belum tentu menjadi yang terbaik di bidang itu, dan karena itu kritik dari luar masih boleh datang.
Pembagian ini penting dicatat. Pendidikan dan pelatihan HAM lazimnya mengukur seberapa luas pengetahuan tentang hak asasi disebarkan. Penanganan kasus berurusan dengan peristiwa yang sudah terjadi dan dengan orang-orang yang menunggu kepastian. Ukuran keberhasilannya tidak sama, dan Pigai sendiri tampak menyadari itu.
Guinness World Records adalah lembaga yang mencatat rekor berdasarkan kategori dan syarat tertentu. Dalam kutipan yang disampaikan di rapat, Pigai tidak merinci bagaimana rekor largest human rights lesson itu dicapai, berapa pesertanya, atau di mana pelaksanaannya. Rincian semacam itu belum muncul dalam pernyataannya di hadapan Komisi XIII.
Komisi XIII sendiri merupakan mitra kerja Kementerian HAM di DPR. Di forum itulah kementerian memaparkan kerja dan menerima pertanyaan dari anggota dewan. Pernyataan Pigai muncul dalam forum pengawasan semacam ini, tempat kritik dan evaluasi biasanya mengalir ke arah kementerian.
Kementerian HAM sendiri adalah lembaga yang relatif baru. Perpres Nomor 156 Tahun 2024 yang dirujuk Pigai menjadi landasan tugas dan fungsinya, termasuk kewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan HAM. Dari situ pula Pigai mengukur kinerja bidang tersebut: tugas diberikan, program dijalankan, rekor dunia diraih.
Cara pandang itu menyisakan satu hal yang tidak bisa dijawab oleh pernyataan Pigai saja. Rekor menunjukkan sesuatu pernah dicapai, tetapi tidak otomatis menjelaskan apa yang berubah setelahnya di lapangan. Pertanyaan semacam itu, jika ada, akan menjadi bagian dari kritik yang dimaksud. Di sinilah klaim bahwa kritik tidak diperlukan berhadapan dengan fungsi rapat kerja itu sendiri, yakni ruang untuk bertanya.
Di ujung pernyataannya, Pigai kembali ke soal kasus dan menyinggung media. Ia tidak berusaha menutup ruang pemberitaan.
"Kalau penanganan kasus boleh kritik, kita harus tahu diri, karena di dunia belum tentu kami nomor satu. Media juga boleh muat," kata Pigai.